Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

derapjambi.my.id_Prov Jambi  – Demi untuk menjalin sinergitas lintas sektoral Vertikal dan Horizontal DPD AWI Provinsi Jambi lagi melakukan Audensi dengan Ombudsman Provinsi Jambi (04/09) yang mana langsung disambut hangat ketua Ombudsman Provinsi Jambi Jafar Ahmad S.Ag M.Si.
Dalam perbincangan hangat namun sarat makna dalam suasana keakraban point demi poin dibahas untuk menentukan batasan-batasan pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya. Jafar menuturkan tugas pokok ketua Ombudsman yakni memanagerial kebijakan strategis, sedangkan keahlian investigasi dan inteligen terletak kepada anggota salah seorang Staf Rohim yang mengepalai 7 anggota yang sewaktu audensi mendampingi Jafar lanjutnya kendala yang dihadapi terbatas nya personil hanya 8 sedangkan cakupan yang luas  9 kabupaten dan 2 kota menjadi leading sektornya untuk itu kami sangat berterima kasih kepada Aliansi Wartawan Indonesia Provinsi Jambi yang bersedia membantu dan bersinergi dengan kami. Jika masyarakat mau melaporkan pelayanan publik yang tidak maksimal maka harus didukung dengan data yang lengkap seperti jelas pelapornya, objek laporan, kronologi dan sudah melaporkan ke istansi yang dilaporkan dan identitas pelapor kita rahasiakan dan pelapor bisa men track (cek) secara online sampai sejauh mana laporan tersebut ditanggapi Ombudsman

Pertanyaan dilontarkan ketua AWI Provinsi Herman apakah pihak swasta juga bisa dilaporkan jika melanggar ?
Jawab Jafar jika pihak swasta atau perusahaan melanggar contoh kasus pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) dan PHK (Putus Hubungan Kerja) sepihak maka Ombudsman mengarahkan ke Dinas mana yang bisa menyesaikan lanjutnya apakah Dinas menindak lanjuti laporan tersebut jika tidak tanggapi dalam waktu tertentu maka itu barulah domain nya kami.

Berkaca dari Kota Jambi, Muara Bungo, Muaro Jambi dan Batanghari yang mendapat predikat zona hijau administratif harapnya semoga daerah-daerah lainnya bisa menyusul, lanjutnya kami (Ombudsman) tidak bisa menindak seperti penegak hukum tetapi kami hanya bisa merekomendasikan namun jika kami melakukan pemanggilan kepada terlapor jika 1-15 hari tidak respon dan ditambah 15 hari kedepan masih juga sama maka kami bisa melakukan upaya paksa untuk mendatangkan terlapor dengan melibatkan anggota kepolisian untuk itu bagi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran pelayanan publik bisa langsung datang ke kantor kami Ombudsman atai dengan hotline no wa 082137373737, pungkasnya

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.